Cara Mengisi SIRUP dan RUP: Alamat Baru, Sembilan Isi Wajib, Batas 31 Maret

Cara mengisi SIRUP dan RUP berubah di satu hal yang bikin separuh panduan di internet jadi menyesatkan: alamatnya sekarang sirup.inaproc.id, bukan lagi sirup.lkpp.go.id. Isi yang wajib diumumkan tetap sembilan hal, dan batas waktunya tetap 31 Maret pada tahun anggaran yang bersangkutan. Semua yang ditulis di sini dicek langsung ke sumber resminya pada 7 Oktober 2026.

Satu aplikasi ini sebenarnya dipakai dua orang yang jarang bertemu. Yang pertama pegawai instansi yang harus mengisinya. Yang kedua penyedia yang bisa membacanya — berbulan-bulan sebelum paketnya muncul sebagai tender. Artikel ini menjawab keduanya, mulai dari sisi yang mengisi.

Cara mengisi SIRUP dan RUP: sembilan hal yang wajib ada

Orang membayangkan pengisian RUP sebagai puluhan layar. Padahal yang diwajibkan peraturannya cuma sembilan. Daftarnya ada di Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021, Lampiran III, dan di layar SIRUP kesembilan hal itu tersebar di satu form paket. Kalau kesembilan baris di bawah sudah Anda siapkan dari dokumen anggaran sebelum login, pengisian satu paket selesai dalam hitungan menit.

Kolom paling kanan itu bukan hal sepele. Paket yang uraiannya kosong dan lokasinya ditulis "kantor dinas" tetap sah secara aplikasi, tapi tidak terbaca siapa pun di luar instansi — dan tujuan pengumuman RUP justru supaya terbaca.

Siapa mengerjakan bagian yang mana

Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) menaruh tanggung jawabnya pada Pengguna Anggaran: PA yang menetapkan perencanaan pengadaan, lalu menetapkan dan mengumumkan RUP. Tapi di aplikasinya pekerjaan itu dipecah ke empat peran, dan urutannya mengunci. Kalau peran di atas belum selesai, peran di bawahnya tidak akan melihat apa-apa di layarnya — ini penyebab paling umum dari pertanyaan "kenapa datanya tidak muncul" di daftar FAQ resmi SIRUP.

1. Admin PPE. Mengaktifkan satker atau OPD untuk tahun anggaran berjalan dan membuatkan akun penggunanya. Di daerah yang LPSE-nya belum terbentuk, langkah ini yang biasanya menggantung.
2. PA atau KPA. Menarik atau mengunggah data anggaran. Kementerian dan lembaga menariknya dari RKAKL atau SAKTI, pemerintah daerah mengunggah berkas RKAD. Setelah itu pagunya didelegasikan ke PPK.
3. PPK. Menyusun paketnya — sembilan isi tadi — untuk tiap sub kegiatan, memisahkan mana yang lewat penyedia dan mana yang swakelola.
4. PA atau KPA lagi. Finalisasi draf, lalu klik umumkan. Paket yang baru difinalisasi tapi belum diumumkan belum ada artinya di luar: dia tidak muncul di pencarian publik dan tidak bisa ditarik ke proses berikutnya.

Dan satu hal yang tidak ada di panduan mana pun: pergantian pejabat di tengah tahun. PPK pindah OPD, KPA diganti, akunnya ikut berubah — paket yang sudah diumumkan tetap aman, tapi paket yang masih draf sering ikut tertinggal di akun lama.

Tanggalnya: 31 Maret, tapi pemicunya anggaran

Peraturan LKPP 11/2021 Pasal 8 ayat (2) menyebut batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan tahun berikutnya paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Itu batas luarnya, bukan jadwal yang dianjurkan.

Yang menentukan kapan Anda boleh mulai justru bukan kalender, melainkan anggaran. Perpres 16/2018 Pasal 22 ayat (1) menyebut kementerian dan lembaga mengumumkan setelah penetapan alokasi anggaran belanja; ayat (2) menyebut perangkat daerah mengumumkan setelah rancangan Perda APBD disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Untuk paket yang mau dikerjakan mendahului tahun anggaran — tender dini, pengadaan langsung dini, atau pembelian lewat Katalog Elektronik — pengumumannya sudah bisa dilakukan begitu RKA disetujui.

Banyak pemda memasang batas sendiri yang lebih cepat daripada 31 Maret. Surat edaran bupati Lima Puluh Kota untuk tahun anggaran 2026, misalnya, meminta seluruh RUP sesuai DPA SKPD diumumkan paling lambat 28 Februari 2026. Jadi tanggal yang berlaku untuk Anda bisa jadi bukan tanggal nasionalnya — cek surat edaran instansi Anda sendiri lebih dulu.

Satu kewajiban lagi yang paling sering dilewati ada di Pasal 22 ayat (5): pengumuman RUP dilakukan kembali apabila ada perubahan atau revisi paket pengadaan, atau revisi DIPA dan DPA. Pengumuman RUP bukan pekerjaan sekali setahun di bulan Januari — dia ikut setiap kali anggarannya bergerak.

Sisi kedua: membaca RUP sebelum tendernya terbit

Halaman Pencarian Paket Nasional di sirup.inaproc.id terbuka tanpa login. Di situ ada filter yang jauh lebih berguna daripada yang dipakai sebagian besar penyedia: kata kunci, instansi, lokasi sampai tingkat kabupaten dan kota, jenis pengadaan, metode, rentang pagu, dan bulan rencana pemanfaatan. Hasilnya bisa diunduh sebagai Excel atau PDF.

Contoh pemakaian yang sebenarnya, untuk penyedia perangkat lunak di Sidoarjo: pilih lokasi Sidoarjo (Kab.), jenis Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, rentang pagu Rp200 juta ke bawah, lalu urutkan per bulan. Yang keluar adalah daftar pekerjaan yang hampir pasti akan berjalan sebagai Pengadaan Langsung — batas Pengadaan Langsung untuk barang dan jasa lainnya memang Rp200 juta, dan untuk jasa konsultansi Rp100 juta, menurut Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 April 2025. Paket di rentang itu tidak akan pernah muncul sebagai pengumuman tender, jadi penyedia yang hanya memantau halaman tender tidak akan pernah melihatnya.

Ada dua filter lain yang jarang dipakai dan sebenarnya paling menguntungkan usaha kecil: penanda Usaha Kecil/Koperasi dan penanda Produk Dalam Negeri. Perpres 46/2025 menambahkan Pasal 20 ayat (3) yang mewajibkan PPK mengalokasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari produksi dalam negeri. Paket-paket itu ditandai di RUP, dan menyaringnya langsung memangkas daftar ke pekerjaan yang memang diperuntukkan untuk perusahaan sekecil Anda.

Yang perlu Anda sadari sebelum terlalu bergantung padanya

RUP itu rencana, bukan janji. Pagunya bisa turun, bulannya bisa bergeser, paketnya bisa dibatalkan — dan ketika itu terjadi instansinya memang wajib mengumumkan ulang, tapi tidak ada yang mengirimi Anda notifikasi. Rekap nasionalnya pun diperbarui semalam sekali, bukan real time; halaman rekap yang kami buka menandai datanya diperbarui pada 7 Oktober 2026 dini hari.

Menurut pengalaman kami, penyedia yang serius membaca RUP di bulan Januari sampai Maret punya keunggulan yang tidak bisa dikejar oleh penyedia yang baru bergerak di bulan Juni. Bukan karena informasinya rahasia — semuanya terbuka — tapi karena di bulan Januari masih ada waktu untuk menemui calon penggunanya, dan di bulan Juni dokumennya sudah selesai disusun tanpa Anda.

Kalau isi paketnya menyentuh perangkat lunak atau sistem dan Anda butuh gambaran ruang lingkup sebelum menyusun penawaran, mulailah dari pengadaan teknologi informasi untuk instansi pemerintah — sisi teknisnya yang paling sering membuat harga penawaran melompat jauh dari pagu.

Untuk instansi di Surabaya dan sekitarnya yang perlu teman diskusi saat menyusun uraian paket dan perkiraan nilainya, ada konsultan IT Surabaya; sedangkan kalau pekerjaannya berakhir pada aplikasi yang harus dibangun, pekerjaan itu urusan software house, bukan urusan pengisian formulir.